EVALUASI PROGRAM HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN UNTUK EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

Budiharjo Budiharjo, Harry Nenobais, Zul Pandiwinata

Abstract


Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk mengelola data kependudukan, termasuk informasi tentang jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Hak akses ini diberikan untuk orang-orang yang ingin mengakses dan menggunakan data yang berkaitan dengan kependudukan untuk meningkatkan layanan publik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan program akses data kependudukan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dilakukan. Studi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan evaluasi model CIPP kualitatif, yang mencakup Context, Input, Procces, Product (CIPP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pemanfaatan hak akses data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia mereka.


Keywords


Context; Input; Procces; Product

Full Text:

PDF

References


Alfaro, A., & Septiwi, I. (2024). IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU. Jma), 2(6), 3031–5220.

Arikunto, Suharsimi, Jabar, A., & Safruddin, C. (2010). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. Government Information Quarterly, 31(1), 119–128. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2017). Digital government and public management research: finding the crossroads. Public Management Review, 20(3), 1–14.

Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? Public Administration and Development, 15(5), 441–463.

Hofmann, S., Sæbø, Ø., Braccini, A. M., & Za, S. (2019). The public sector’s roles in the sharing economy and the implications for public values. Government Information Quarterly, 36(4), 101399. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101399

Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1987). https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382

Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). No Title. In Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. (n.d.).

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability.

Syafaruddin, S., Nasution, I., & Sari, N. (2023). Evaluasi Model CIPP pada Program Peningkatan Mutu Guru di MAN 2 Langkat Sumatera Utara. Jurnal Paedagogy, 10(1), 298. https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.5680

Torres, L., Pina, V., & Royo, S. (2005). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? Online Information Review, 29(5), 531–553. https://doi.org/10.1108/14684520510628918

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (n.d.).

Vedung, E. (2017). Public policy and program evaluation.




DOI: https://doi.org/10.32509/publika.v10i2.5341

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



 Indexed by:

   

Recomended Tools:

 



Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

Program Pascasarjana, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Kampus I, Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
WA: 082137118246 (Chat Only)

email: publika@jrl.moestopo.ac.id

 

Copyright (c) 2024 Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik

Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.